SANGGAU – Bandi, seorang pemuda yang tinggal di Desa Semombat Kecamatan Jangkang mengeluhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sanggau, karena sudah berminggu-minggu Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya tak juga kelar.“Saya sudah bolak-balik ke Sanggau, namun KTP saya belum juga selesai. Padahal ongkos dari kampung kami ke Sanggau tidak murah denga kondisi jalan jelek. Kalau dulu, membuat KTP bisa dilakukan di kecamatan, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, harus mengurus sendiri langsung ke Sanggau,” keluhnya.Hal yang sama juga dirasakan oleh Pak Luk, Ketua RT 7 Desa Sompu juga mengeluhkan tentang sulitnya proses pembuatan KTP. Dituturkannya, sejak 28 Agustus 2010 lalu, dia telah mengajukan permohonan. Namun sampai sekarang tak kunjung beres. Bahkan, petugas di Dukcapil mengatakan kepadanya, arsip miliknya sulit dicari.
Analisa :
Ini kemungkinan disebabkan karena terbatasnya saran dan prasana. Seharusnya pemerintah baik eksekutif maupun legislatif melibatakan masyarakat dalam penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Peraturan Daerah (Perda). Sesuai pasal 53 UU no. 10 Tahun 2004, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan Raperda.
Dalam hal ini, seharusnya melibatkan RT, Kades tanpa menghilangkan kewenangan dinas terkait. Kalau pemerintah terus membiarkan hal tersebut, maka yang terjadi hanyalah masyarakat harus mengeluarkan biaya yang mahal, sulit, dan kepengurusan yang semrawut. Jika pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat, maka dalam pembuatan KTP haruslah murah, cepat, dan ada kepastian.
Sumber : Pontianak Post, 23 September 2010
Well.. "Jika bisa dipersulit mengapa harus mudah" begitulah kalimat yang sehari-hari sudah akrab kita dengar. Sudah bukan barang baru jika birokrasi di negara kita berbelit-belit. Apalagi jika tidak memberi "kopi". Padahal kita tahu bahwa KTP merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki setiap warga negara yang telah cukup umur menurut UU. Akan lebih baik jika sistem pembuatan KTP diperbaiki sehingga masyarakat gampang pemerintah juga nyaman.
BalasHapusIni sudah menjadi hal biasa kalau pembuatan "KTP" itu selalu saja dipersulit. Ayo Indonesia, gimana mau maju kalau pembuatan "KTP" yang merupakan hal mudah saja dipersulit.
BalasHapusitu lah sob yang dinamakan pelayanan birokrasi, saya sebagai pemuda desa semombat juga sering mengalami hal semaca itu. hal tersebut biasanya terjadi karena masyarakat kurang paham yang namanya pelayanan birokrasi itu seperti apa. sehingga sering kali masyarakat lemah itu dibodohkan, dan ditawarkan mengunakan pelayanan jalur Tol dengan biaya yang tidak wajar.
BalasHapus